Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi.

1. Tim Investigasi datang langsung ke lokasi kebakaran.
2. Melalui telepon/SMS ke : (0333) 422113 atau 082211312113

Tim Investigator datang langsung ke loksi kejadian kebakaran pasca terjadinya kebakaran untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya kebakaran, pendataan kerusakan fisik, kerugian matriil dan pendataan jumlah korban terdampak kebakaran baik luka ringan, luka sedang, luka berat maupun korban meninggal.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi.

Kelompok masyarakat/Instansi Pemerintah/Instansi Swasta/Lembaga Pendidikan/Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya untuk dilakukan penjadwalan sosialisasi dan edukasi.

Setelah surat permohonan sosialisasi dan edukasi penanganan kebakaran diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi selanjutnya akan dilakukan penjadwalan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan menghubungi kontak person yang tertera pada surat permohonan,selanjutnya Tim akan mengunjungi pemohon atau pemohon yang berkunjung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan kebakaran

1. SPPT Asli Tahun Berjalan
2. Surat Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
3. SPOP LSOP yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
4. Fotocopy KTP Wajib Pajak
5. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/ akte waris/ akte hibah/ surat perjanjian jual beli
6. Surat Keterangan desa dalam hal nomor 5 tidak dipenuhi
7. lunas pembayaran PBB 5 tahun terakhir
8. Surat Kuasa apabila WP dikuasakan

Wajib Pajak datang ke Mall Pelayanan Publik / Pasar Pelayanan Publik/ Kantor Desa setempat dengan membawa berkas persyaratan yang sudah ditentukan kemudian diserahkan kepada petugas layanan. dan kemudian petugas menginput berkas layanan dan menyimpan berkas kepada sistem E-Loket PBB. Petugas verifikator melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang diupload.

Nota dan Kwitansi Pembelian

Wajib Pajak login pada sisten E-PAD Banyuwangi. kemudian Wajib Pajak Mengisi SPTD sesuai dengan Objek pajaknya. lalu, Kasubag Penetapan Memvalidasi data yang dikirim WP. kemudian Muncul ttd digital Dan kode bayar (User WP & Admin Bapenda)

1. Surat Permohonan Perubahan Data
2. Surat kuasa bila pemohon bukan wajib pajak sendiri
3. Fotocopy SSPD BPHTB
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy SPPT PBB-P2
6. Fotocopy Sertifikat
7. Fotocopy berkas pendukung lain adanya perubahan data

Wajib Pajak mengajukan permohonan E-BPHTB kepada PPAT/PPATS yang ditunjuk, kemudian PPAT/PPATS memeriksa dan menerima peromohonan serta menginput data ke website E-BPHTB, Petugas Bapenda memverifikasi kelengkapan pelayanan, Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan melakukan verifikasi data, jika data sudah benar maka PPAT/PPATS akan dikirimi SSPD BPHTB, Wajib Pajak melakukan pembayaran SSPD BPHTB.