Sistem Informasi Pelayanan Publik

PP Nomor 54 Tahun 2020 dan PP Nomor 102 Tahun 2015

1) Formulir Pengajuan

2) Asli Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris disahkan Lurah/ Kepala Desa

3) Fotokopi Keputusan Pensiun

4) Fotokopi Akta Kematian dari Dukcapil/ Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Lurah

5) Fotokopi e-KTP Pengaju

6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pengaju

7) Fotokopi Surat Nikah atau KPI/ KPS/ KARIS/ KARSU

8) Fotokopi Buku Rekening Tabungan

Sesuai dengan Standart Layanan

1.Undang-Undangnomor1tahun1974tetangPerkawinan

2.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

3.UndangUndangNomor24Tahun2013tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun2019tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23tahun2006tentangAdministrasiKependudukanSebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006TentangAdministrasiKependudukan

5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun2018tentangPersyaratandanTataCaraPendaftaranPendudukDan Pencatatan Sipil

6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

8.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan

9.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan DanTataCaraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil

10.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1.Fotokopisalinanputusanpengadilanyangmempunyaikekuatanhukumtetap;

2.Kutipanaktaperceraianasli;

3.KTP-elAsli;dan KK Asli.

• WNI mengisi F-2.01
• Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
• Dinas tidak menarik salinan putusan asli.
• WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin).
• Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
• Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
• Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
• Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

1.Undang-Undangnomor1tahun1974tetangPerkawinan

2.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

3.UndangUndangNomor24Tahun2013tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun2019tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23tahun2006tentangAdministrasiKependudukanSebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006TentangAdministrasiKependudukan

5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun2018tentangPersyaratandanTataCaraPendaftaranPendudukDan Pencatatan Sipil

6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

8.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan

9.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan DanTataCaraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil

10.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

• WNI mengisi formulir F-2.01.
• Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
• Dinas tidak menarik salinan putusan asli
• WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)
• Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
• Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
• Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
• Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
• Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

• WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
• Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil asli.
• Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Bilamana terdapat permohonan pembentulan nama, maka pencatatannya           termasuk         dalam  kategori pencatatanpembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan:

1.Permohonandarisubjekaktaatauoranglainyangdikuasakan;

2.Fotokopidokumenautentikmeliputiijazah,bukunikah,pasportdll;

3.Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahannama;

4.MengisiSPTJMKebenarandatadengan2orang saksi(tidakperlu fotokopiKTP-elsaksi);dan 

5. Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta

1.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

2.UndangUndangNomor24Tahun2013tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun2019tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23tahun2006tentangAdministrasiKependudukanSebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006TentangAdministrasiKependudukan

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun2018tentangPersyaratandanTataCaraPendaftaranPendudukDan Pencatatan Sipil

5.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan

8.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan DanTataCaraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil

9.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1.Fotokopisalinanpenetapanpengadilan;

2.Kutipanaktakelahiran;

3. Fotokopi KK.

• WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
• Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
• Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.