Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015 Penyelenggaraan  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  Kendaraan Bermotor;
6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  60 Tahun 2016 Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7.  Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan  dan  Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas Jalan;
8.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9.  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10.  Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional Nomor  : 973/027/2019,  Nomor  :  P/50.1/SP/2019,  Nomor  :  KB/1/VII/2019 tentang Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional ;
11.  Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;.
12.  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pembayaran Secara Elektronik;
13.  Peraturan  Gubernur  Nomor  59  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  101  Tahun  2011  Tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama.

• Identitas diri
• Perorangan:
• Identitas  diri  yang  sah  (KTP,  SIM,  KK,  Pasport)  dan  bagi  yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;
•  Badan Hukum : Salinan  Akte  Pendirian,  Keterangan  Domisili,  Surat  Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;
• Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
• Surat Tugas  / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
• STNK

1. Pendaftaran dan Penetapan:

Wajib Pajak menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti  dan  didaftarkan  sekaligus  ditetapkan  besarnya  PKB  serta

SWDKLLJ.

2.  Pembayaran PKB dan SWDKLLJ:

Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  dan  menerima  Bukti Pembayaran. Serta pembayaran Parkir Berlangganan untuk wilayah yang memiliki MoU parkir Berlangganan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; 

      3. Fotokopi KK orang tua.

• WNI mengisi formulir F-2.01.
• Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
• Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.
• WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
• Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
• WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

-  Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
7.  tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. fotokopi     dokumen      pendukung      yang      menguatkan pembatalan;
3. fotokopi KK; atau
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

      5. Surat Permohonan ke Kepala Dinas

• WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
• Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas tidak menarik dokumen pendukung Asli yang menguatkan pembatalan.
• Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
• Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.
• Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/contrarius actus dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada sengketa dari para pihak yang berkepentingan.

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan Fotokopi KK.