Sistem Informasi Pelayanan Publik

Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

- Fotocopy Kartu Keluarga

- Fotocopy KTP Pemilik Rekening (Khusus Peserta PBPU/Mandiri)

- Fotocopy Halaman depan Buku Rekening BRI/BNI/BCA/Mandiri (Khusus Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

- Fotocopy Riwayat transaksi/Rekening koran selama 3 bulan terakhir (Khusus Pengguna Rekening Bank BRI dan Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

- Materai 10000 (Khusus Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

*Tandatangan bermaterai pada Formulir dilakukan oleh Pemilik Rekening

Peserta mendatangi Mall Pelayanan Publik, kemudian menemui Petugas yang berjaga di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan Pelayanan Administrasi di Loket BPJS Kesehatan dan Peserta telah membawa berkas persyaratan secara lengkap sesuai kebutuhan.

Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

- Fotocopy Kartu Keluarga

- Fotocopy KTP Pemilik Rekening (Khusus Peserta PBPU/Mandiri)

- Fotocopy Halaman depan Buku Rekening BRI/BNI/BCA/Mandiri (Khusus Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

- Fotocopy Riwayat transaksi/Rekening koran selama 3 bulan terakhir (Khusus Pengguna Rekening Bank BRI dan Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

- Materai 10000 (Khusus Peserta PBPU/Mandiri yang belum terdaftar Autodebet)

*Tandatangan bermaterai pada Formulir dilakukan oleh Pemilik Rekening

Peserta mendatangi Mall Pelayanan Publik, kemudian menemui Petugas yang berjaga di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan Pelayanan Administrasi di Loket BPJS Kesehatan dan Peserta telah membawa berkas persyaratan secara lengkap sesuai kebutuhan.

1.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

2.UndangUndangNomor24Tahun2013tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun2019 tentang Pelaksanaan Undang- ndang Nomor 23tahun 2006tentang Administras iKependudukan SebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006TentangAdministrasiKependudukan

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun2018tentangPersyaratandanTataCaraPendaftaranPendudukDan Pencatatan Sipil

5.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan

8.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan DanTataCaraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil

9.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1.Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipanaktaperceraian;dan(Pasal11ayat(1)Perpres96/2018)

2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

• Penduduk mengisi F-1.02;
• Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangan kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
• Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan
• Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

1.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

2.UndangUndangNomor24Tahun2013tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan

3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun2019tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23tahun2006tentangAdministrasiKependudukanSebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006TentangAdministrasiKependudukan

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun2018tentangPersyaratandanTataCaraPendaftaranPendudukDan Pencatatan Sipil

5.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan

8.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan DanTataCaraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil

9.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1.Fotokopiaktakematian;dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)

2. KK lama asli

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Fotokopi KK lama; dan

2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

(Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

1. Surat Nikah / Surai Cerai

2. Jika pisah KK dikarenakan bercerai maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa anak mengikuti KK siapa

• Fotokopi KK lama; dan

• Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

• (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

• Surat Nikah / Surai Cerai

• Jika pisah KK dikarenakan bercerai maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa anak mengikuti KK siapa