Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. KK lama; dan

2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (contoh: Paspor, Surat Keterangan Pindah WNI) dan Peristiwa Penting.

Catatan:

• Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara.

(Pasal 12 Perpres 96/2018)

• Penduduk mengisi F-1.02;

• Penduduk melampirkan KK lama;

• Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK;

• Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

• Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun; dan

• Dinas menerbitkan KK Baru. Catatan:

• Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ difoto untuk diunggah harus aslinya

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;

2. Fotokopi KTP-el; dan

3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

Catatan:

• Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara.

(Pasal 12 Perpres 96/2018)

• Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan

• Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991Tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi;
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi sertifikat / bukti kepemilikan
6. Fotokopi SPPT
7. Denah lokasi & foto lokasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

12. Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

13. Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

1. Telah berusia 17 tahun, atau belum 17 tahun tetapi sudah kawin, atau pernah kawin;

2. Fotokopi KK.

3. (Pasal 15 Perpres 96/2018)

• Penduduk mengisi F-1.02;

• Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan

• Dinas menerbitkan KTP-el Baru.

Catatan:

• Untuk pelayanan Perekaman tidak bisa diwakilkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991Tentang Sungai

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi

4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi sertifikat / bukti kepemilikan
5. Fotokopi SPPT
6. Denah lokasi & foto lokasi
7. Gambar perencanaan

1. Pemohon menyerahkan berkas untuk mengajukan permohonan

2. Cek kelengkapan berkas

3. Apabila berkas lengkap sesuai ceklis maka berkas diterima dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan

4. Tinjau Lapang

5. Rekomendasi diberikan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku