Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/169/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Fc. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);
4. Fc. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
5. Nama Usaha;
6. Nama Pemilik;
7. Alamat Usaha;
8. Nomor Telepon/HP.

1. Masyarakat/pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti kelengkapan, kesesuaian berkas dan meneruskan kepada Kasi yang membidangi;
3. Berkas yang telah lengkap, diregister dan dicek/kontrol pada sistem oleh petugas yang membidangi;
4. Dokumen yang telah selesai diserahkan kepada pemohon.

a. Persyaratan administrasi :

• Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) meliputi :

1. NIB

• Perizinan Non OSS meliputi:

1. KTP Direktur/Penanggung Jawab
2. NPWP
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Surat Pernyataan bermaterai bahwa penyampaian pengajuan dan berkas pendukung adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Persyaratan teknis :

1. Hasil uji laboratorium sesuai dengan kebutuhan dokumen standar teknis atau kajian teknis;
2. Dokumen standar teknis atau kajian teknis

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan pemeriksaan pertek air limbah atau emisi kepada Dinas LH Kab. Banyuwangi.
2. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen teknis dan substansi sesuai SOP. Dalam melakukan penilaian substansi Dinas LH  Kab. Banyuwangi dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian Pencemaran Air atau Pencemaran Udara Hasil penilaian substansi adalah berita acara penilaian substansi. Apabila hasil penilaian menyatakan:

• Kesesuaian substansi terpenuh, Dinas LH Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan teknis
• Kesesuaian substansi tidak terpenuhi Dinas LH Kab. Banyuwangi menolak menerbikan persetujuan teknis disertai alasan penolaka

1) REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL

• Surat Permohonan
• Surat Arahan dan Penetapan Penapisan Dokumen Lingkungan
• Identitas Pemrakarsa
• Status Kepemilikan Usaha atau Akta Pendirian (Apabila Berbadan Hukum)
• NIB ( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
• Bukti Penguasaan Lahan
• Bukti Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang
• Persetujuan Awal terkait rencana usaha/kegiatan berdasarkan peraturan sektor (khusus kegiatan kawasan)
• Rencana Peil Banjir (Khusus Perumahan)
• Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
• Formulir UKL-UPL

2) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Surat Permohonan
2. Surat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup
3. Identitas Pemrakarsa
4. Status Kempemilikan Usaha(Apabila Berbadan Hukum)
5. NIB ( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
6. Bukti Penguasaan Lahan
7. Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
8. Persetujuan Awal Sesuai Rencana Kegiatan (Jika Ada atau diperlukan)
9. Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan P KPLH) lama.
10. Dokumen Pendukung Lainnya Sesuai dengan Perubahan yang dilakukan:

          a. Perubahan Kepemilikan

              - Bukti pelimpahan kepemilikan

          b. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan

              - Bukti perubahan wilayah administrasi

           c. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

               - Izin PPLH/Pertek/Rincian Teknis

               - Matriks perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

            d. SLO baru yang lebih ketat dari Perling lama

            e. Penciutan/pengurangan luas area usaha

                - Bukti penciutan

            f. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan atau audit  

                lingkungan

3) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Surat Permohonan
2. Surat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup
3. Identitas Pemrakarsa
4. Status Kempemilikan Usaha(Apabila Berbadan Hukum)
5. NIB( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
6. Bukti Penguasaan Lahan
7. Bukti Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang
8. Persetujuan Awal terkait rencana usaha/kegiatan berdasarkan peraturan sektor
9. Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
10. Formulir UKL-UPL
11. Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) lama.

1) REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan persetujuan lingkungan ke DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan rekomendasi PKPLH ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL kepada DPMPTSP Kab. Banyuwangi sebagai dasar penerbitan persetujuan lingkungan
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan lingkungan untuk disampaikan ke pengusaha

2) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

    A).Perubahan kepemilikan, wilayah administrasi pemerintahan, SLO, penciutan/pengurangan luas area

1. Pemohon penanggung jawab usaha kegiatan mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP menerbitkan persetujuan lingkungan

   B).Perubahan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perubahan berdasarkan analisis resiko

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen administrasi lainnya ke DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan perubahan perling ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen Pendukung perubahan perling sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen sebagai dasar penerbitan perubahan perling
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan lingkungan kepada Pemohon

3) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan rekomendasi UKL-UPL ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL DPMPTSP Sebagai Dasar penerbitan perubahan perling
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan perubahan persetujuan lingkungan kepada pemohon

Permenkes 14 Tahun 2021

Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS https://oss.go.id

Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS https://oss.go.id

Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehata

Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS https://oss.go.id

Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS https://oss.go.id