Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991Tentang Sungai

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi

4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi sertifikat / bukti kepemilikan
6. Fotokopi SPPT
7. Denah lokasi & foto lokasi

1. Pemohon menyerahkan berkas untuk mengajukan permohonan

2. Cek kelengkapan berkas

3. Apabila berkas lengkap sesuai ceklis maka berkas diterima dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan

4. Tinjau Lapang

5. Rekomendasi diberikan

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

1. Foto copy KTP
2. Foto copy ijazah terakhir
3. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi bila ada.

1. Pemohon membuat akun dan mengisi form isian pencari kerja (AK/II) secara online di  http://nakertrans.banyuwangikab.go.id;
2. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik, mengambil nomor antrian, dan menyerahkan berkas persyaratan;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas;
4. Petugas melaksanakan wawancara dan mencocokan form isian pencari kerja (AK/II) di dalam sistem untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan pencari kerja, serta memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pencari kerja;
5. Pengesahan kartu tanda daftar pencari kerja oleh pejabat yang berwenang menggunakan TTE;
6. Penyerahan kartu tanda daftar pencari kerja.

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Banyuwangi Nomor 15 Tahunn 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri

Persyaratan Umum

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan harus berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan; dan
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (telah dibatalkan oleh putusan MK, sehingga lulusan SD/sederajat dapat menjadi calon TKI).

Persyaratan Administrasi (umum)

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
3. Fotokopi E-KTP;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
5. Fotokopi Surat nikah/ cerai;
6. Fotokopi Akta kelahiran;
7. Fotokopi Ijazah;
8. AK 1 / kartu Kuning;
9. Surat ijin keluarga (diketahui Kepala Desa);
10. Surat ahli waris (diketahui Kepala Desa);

Persyaratan Tambahan untuk Rekomendasi Paspor berdasarkan Skema Penempatan :

1. Pemohon (khusus CPMI dengan skema penempatan P to P harus didampingi petugas P3MI) datang ke Mall Pelayanan Publik, mengambil antrian dan menyerahkan berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
3. Petugas melaksanakan seleksi bersama sama dengan petugas P3MI;
4. Petugas meregistrasi calon PMI dalam SISKOTKLN dan mencetak rekomendasi Paspor;
5. Penandatanganan Rekomendasi Paspor oleh Pejabat yang berwenang;
6. Petugas mengarsip dan menyerahkan dokumen hasil pelayanan kepada pemohon.

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Banyuwangi Nomor 15 Tahunn 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri

Persyaratan Umum

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan harus berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan; dan
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (telah dibatalkan oleh putusan MK, sehingga lulusan SD/sederajat dapat menjadi calon TKI).

​Pendaftaran Calon Pakerja Migran Indonesia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang harus dipenuhi antara lain :

1. Permohonan P3MI;
2. Surat Kebenaran Dokumen P3MI;
3. Surat Tugas Petugas P3MI;
4. Form Hasil Seleksi dari P3MI;
5. Form Biodata TKI;
6. Fotokopi E-KTP;
7. Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
8. Fotokopi Surat nikah/ cerai;
9. Fotokopi Akta kelahiran;
10. Fotokopi Ijazah;
11. AK 1 / kartu Kuning;
12. Surat ijin keluarga (diketahui Kepala Desa);
13. Surat ahli waris (diketahui Kepala Desa);
14. Surat perjanjian penempatan / PP.

1. Pemohon didampingi petugas P3MI datang ke Mall Pelayanan Publik, mengambil antrian dan menyerahkan berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
3. Petugas melaksanakan seleksi bersama-sama dengan petugas P3MI;
4. Petugas meregistrasi calon PMI dalam SISKOTKLN, mencetak Berita Acara Seleksi dan Rekomendasi Paspor;
5. Penandatanganan Berita Acara Seleksi, Rekomendasi Paspor, dan Perjanjian Penempatan oleh Pejabat yang berwenang;
6. Petugas mengarsip dan menyerahkan dokumen hasil pelayanan kepada pemohon. 

1) REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL

• Surat Permohonan
• Surat Arahan dan Penetapan Penapisan Dokumen Lingkungan
• Identitas Pemrakarsa
• Status Kepemilikan Usaha atau Akta Pendirian (Apabila Berbadan Hukum)
• NIB ( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
• Bukti Penguasaan Lahan
• Bukti Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang
• Persetujuan Awal terkait rencana usaha/kegiatan berdasarkan peraturan sektor (khusus kegiatan kawasan)
• Rencana Peil Banjir (Khusus Perumahan)
• Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
• Formulir UKL-UPL

2) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Surat Permohonan
2. Surat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup
3. Identitas Pemrakarsa
4. Status Kempemilikan Usaha(Apabila Berbadan Hukum)
5. NIB ( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
6. Bukti Penguasaan Lahan
7. Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
8. Persetujuan Awal Sesuai Rencana Kegiatan (Jika Ada atau diperlukan)
9. Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan P KPLH) lama.
10. Dokumen Pendukung Lainnya Sesuai dengan Perubahan yang dilakukan:

          a. Perubahan Kepemilikan

              - Bukti pelimpahan kepemilikan

          b. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan

              - Bukti perubahan wilayah administrasi

           c. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

               - Izin PPLH/Pertek/Rincian Teknis

               - Matriks perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

            d. SLO baru yang lebih ketat dari Perling lama

            e. Penciutan/pengurangan luas area usaha

                - Bukti penciutan

            f. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan atau

                audit  lingkungan

3) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Surat Permohonan
2. Surat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup
3. Identitas Pemrakarsa
4. Status Kempemilikan Usaha(Apabila Berbadan Hukum)
5. NIB( Kecuali Kegiatan Pemerintah dan Non Berusaha)
6. Bukti Penguasaan Lahan
7. Bukti Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang
8. Persetujuan Awal terkait rencana usaha/kegiatan berdasarkan peraturan sektor
9. Persetujuan Teknis (Air Limbah, Emisi, Limbah B3, dan Andalalin)
10. Formulir UKL-UPL
11. Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) lama.

1) REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan persetujuan lingkungan ke DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan rekomendasi PKPLH ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL kepada DPMPTSP Kab. Banyuwangi sebagai dasar penerbitan persetujuan lingkungan
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan lingkungan untuk disampaikan ke pengusaha

2) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

    A).Perubahan kepemilikan, wilayah administrasi pemerintahan, SLO, penciutan/pengurangan luas area

1. Pemohon penanggung jawab usaha kegiatan mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP menerbitkan persetujuan lingkungan

   B).Perubahan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perubahan berdasarkan analisis resiko

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen administrasi lainnya ke DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan perubahan perling ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen Pendukung perubahan perling sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen sebagai dasar penerbitan perubahan perling
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan lingkungan kepada Pemohon

3) REKOMENDASI PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan penerbitan perubahan persetujuan lingkungan
2. DPMPTSP mengajukan surat permohonan rekomendasi UKL-UPL ke DLH Kab. Banyuwangi
3. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL DPMPTSP Sebagai Dasar penerbitan perubahan perling
4. DPMPTSP Kab. Banyuwangi menerbitkan perubahan persetujuan lingkungan kepada pemohon