Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Perizinan Berusaha
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Teknis
4. Hasil pemantauan air limbah yang diuji laboratorium yang telah terregistrasi dari Menteri  sesuai ketentuan perundang-undangan atau hasil pemantauan emisi selama 2 bulan terakhir dalam periode waktu uji coba ;
5. Dokumen kontrol jamianan/jaminan kualitas (quality assurance/quality control) mengenai tata cara uji air limbah
6. Sertifikat registrasi laboratorium

1. Pemohon/pengusaha menyampaikan laporan penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah atau Alat Pengendali Emisi  kepada Dinas LH Kab. Banyuwangi.
2. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan verfikasi terkait fungsi IPAL atau alat pengendali emisi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan usaha dan atau kegiatan:

• Sesuai persetujuan teknis, DLH Kab. Banyuwangi menerbitkan SLO
• Tidak sesuai persetujuan teknis, DLH Kab. Banyuwangi menyampaikan arahan

a. Persyaratan administrasi :

• Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) meliputi :

1. NIB

• Perizinan Non OSS meliputi:

1. KTP Direktur/Penanggung Jawab
2. NPWP
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Surat Pernyataan bermaterai bahwa penyampaian pengajuan dan berkas pendukung adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Persyaratan teknis :

1. Hasil uji laboratorium sesuai dengan kebutuhan dokumen standar teknis atau kajian teknis;
2. Dokumen standar teknis atau kajian teknis

1. Pemohon/pengusaha mengajukan permohonan pemeriksaan pertek air limbah atau emisi kepada Dinas LH Kab. Banyuwangi.
2. Dinas LH Kab. Banyuwangi melakukan pemeriksaan dokumen teknis dan substansi sesuai SOP. Dalam melakukan penilaian substansi Dinas LH  Kab. Banyuwangi dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian Pencemaran Air atau Pencemaran Udara Hasil penilaian substansi adalah berita acara penilaian substansi. Apabila hasil penilaian menyatakan:

           a. Kesesuaian substansi terpenuh, Dinas LH Kab. Banyuwangi menerbitkan persetujuan teknis

           b. Kesesuaian substansi tidak terpenuhi Dinas LH Kab. Banyuwangi menolak menerbikan persetujuan teknis disertai alasan penolakan

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/169/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1. Kartu Keluarga (KK) Asli, apabila anggota keluarga/anak belum diinput dalam KK
2. Fc. Akta Nikah/Buku Nikah;
3. Fc. KTP ayah dan ibu;
4. Fc. KTP 2 orang saksi;
5. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit/Desa;
6. Apabila pengurusan Akta Kelahiran anak kedua, maka foto copy Akta Kelahiran anak pertama, dst;
7. Mengisi form/blanko yang telah disediakan.

1. Masyarakat/pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti kelengkapan, kesesuaian berkas dan meneruskan kepada Kasi yang membidangi;
3. Berkas yang telah lengkap, diregister dan dicek/kontrol pada sistem oleh petugas yang membidangi;
4. Dokumen yang telah selesai diserahkan kepada pemohon.

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/169/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1. Kartu Keluarga (KK) Asli;
2. Surat Keterangan Kematian dari Desa;
3. Fc. KTP pelapor;
4. Fc. KTP 2 orang saksi;
5. KTP asli yang meninggal / biodata yang meninggal dari Desa;
6. Mengisi form/blanko yang telah disediakan.

1. Masyarakat/pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti kelengkapan, kesesuaian berkas dan meneruskan kepada Kasi yang membidangi;
3. Berkas yang telah lengkap, diregister dan dicek/kontrol pada sistem oleh petugas yang membidangi;
4. Dokumen yang telah selesai diserahkan kepada pemohon.

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/169/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1. Fc. Kartu Keluarga (KK);
2. Fc. Akta Nikah/Buku Nikah;
3. Fc. Akta Kelahiran;
4. Pas foto ukuran 3x4 cm, bagi anak usia diatas 5 tahun sampai dengan kurang 17 tahun;
5. Beground foto MERAH, apabila tahun kelahiran anak ganjil;
6. Beground foto BIRU, apabila tahun kelahiran anak genap;

1. Masyarakat/pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti kelengkapan, kesesuaian berkas dan meneruskan kepada Kasi yang membidangi;
3. Berkas yang telah lengkap, diregister dan dicek/kontrol pada sistem oleh petugas yang membidangi;
4. Dokumen yang telah selesai diserahkan kepada pemohon.