Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

Bagi Masyarakat (Umum)

1. Fotocopy KTP / Kartu Identitas Lain dari pemohon
2. Surat Kehilangan Arsip dari Kepolisian
3. Surat Kuasa Bagi pemohon yang bukan pencipta atau pemilik sah sebagaimana tertera dalam informasi arsip yang dibutuhkan (Bagi arsip bukti kepemilikan)
4. Fotokopi KTP / Indentitas Lain dari Pemberi Kuasa

Bagi Instansi/Lembaga/Sekolah/Universitas/Kecamatan/Desa/Kelurahan/Ormas/Komunitas

1. Surat Permohonan Penggunaan Arsip resmi dari instansi/lembaga terkait
2. Bukti Penerimaan/Akuisisi Arsip (Berita Acara) disertai Daftar Arsip yang diserahkan sebelumnya

Bagi Pelajar/Mahasiswa

1. Fotocopy KTP / Kartu Identitas Lain dari pemohon
2. Surat Permohonan Penggunaan Arsip resmi dari Sekolah/Universitas

1. Pemohon datang dengan membawa surat permohonan penggunaan arsip resmi/ KTP/Kartu Identitas
2. Pemohon mengisi daftar tamu secara elektronik/manual
3. Petugas melakukan pengecekan terkait kelengkapan persyaratan
4. Petugas menyampaikan surat permohonan penggunaan arsip yang telah dibuatkan disposisi kepada Sekretaris Dinas (jika pemohon berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa/petugas instansi pencipta arsip dimaksud)
5. Surat yang telah didisposisi dan diperiksa kemudian ditindaklanjuti kembali oleh petugas
6. Petugas melakukan pencarian fisik arsip melalui data arsip secara elektronik dan manual setelah mempertimbangkan kelengkapan persyaratan
7. Petugas mengambil fisik arsip untuk selanjutnya diberikan penanda arsip yang digunakan (out indicator) pada lokasi simpan arsip
8. Petugas dan pemohon melakukan pengecekan kebenaran informasi arsip agar sesuai yang dibutuhkan
9. Jika benar, selanjutnya petugas mencatat permohonan penggunaan arsip menggunakan formulir dan daftar penggunaan arsip
10. Petugas memberikan akses arsip bagi pemohon sebagaimana prinsip keamanan dan akses arsip
11. Arsip digandakan dan diserahkan kepada pemohon setelah mempertimbangkan prinsip keamanan dan akses arsip
12. Pemohon menandatangani bukti penggunaan arsip
13. Petugas mengembalikan fisik arsip ke lokasi simpan tempat semula dengan mengambil Out Indicator
14. Layanan penggunaan Arsip hanya dapat dilakukan jika pemohon berada di Depo Arsip

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2027 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP

1. Pengunjung/pemustaka mengisi daftar hadir/kunjungan melalui komputer (cek point) yang tersedia selama 1 menit
2. Pengunjung/pemustaka mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan
3. Petugas meminta kartu identitas pengunjung/pemustaka (KTP/KK) dan memberikan penjelasan pengisian form pendaftaran anggota perpustakaan
4. Pengunjung/pemustaka mengisi form pendaftaran anggota perpustakaan secara mandiri melalui https://inlislite.ebookbanyuwangi.id/pendaftaran
5. Petugas memeriksa form isian pengunjung/pemustaka sesuai kartu identitas
6. Jika benar, Petugas memproses pendaftaran anggota perpustakaan ke sistem
7. Petugas memberikan KTA kepada pemustaka

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Umum yang berdomisili di Kabupaten Banyuwangi

1. Pengunjung datang ke Perpustakaan dan mengisi daftar hadir pengunjung di komputer yang tersedia berdasarkan jenis keanggotaan (Anggota/Non Anggota/Rombongan)
2. Pengunjung menitipkan barang/tas di loker penitipan (apabila membawa barang/tas)
3. Pengunjung menuju ke ruang koleksi untuk memilih buku yang akan dibaca
4. Pengunjung membaca koleksi di tempat baca yang disediakan sesuai jam buka layanan perpustakaan
5. Jika pengunjung akan meninggalkan perpustakaan, buku yang telah dibaca ditaruh di meja baca (tidak dikembalikan ke rak buku)
6. Pengunjung mengambil kembali barang/tas yang dititipkan di loker penitipan (apabila membawa barang/tas)
7. Pengunjung meninggalkan perpustakaan

1.Undang-Undang      Nomor     23     Tahun     2006     tentang Administrasi Kependudukan

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Fotokopi Kartu Keluarga  (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018) untuk Pindah Keluar
2.  Mengisi F-1.03

• Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota:

a. Penduduk mengisi F-1.03;

b. Penduduk melampirkan fotokopi KK;

c. Dinas menerbitkan SKPWNI/SKPWNA bagi penduduk yang pindah.

PERBUP no 48 Tahun 2018

1. Pengantar RT/RW

2. KTP Pemohon

3. Akta kelahiran masing-masing anggota keluarga

4. Ijazah masing-masing anggota keluarga

5. Foto copy Surat Nikah / Surat Cerai + ASLI

6. Surat Pindah Datang Bagi yang pindah

7. Foto Copy KK orang tua dilampirkan bagi pendatang

8. Foto Kopi SK Pekerjaan (Pekerjaan GURU, Karyawan BUMD/BUMN, PNS, Jaksa, Hakim, Anggota DPR, Bidan, Perawat, Dokter)