Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

SEJARAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuwangi didirikan pada tahun 1992 melalui peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Berdasarkan historis berdirinya SKPD diatas, bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah tidak terlepas dari adanya regulasi tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sering mengalami perubahan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi urusan pemerintahan yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi atau dengan kata lain kaya fungsi dan miskin struktur. Melalui pola tersebut kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih ramping karena dilakukan penggabungan atau merger dengan beberapa dinas atau urusan. Semangat menggabungkan beberapa dinas juga dilandasi agar prinsip-prinsip koordinasi antar sektor dapat berjalan lebih efektif yang pada akhirnya terwujud adanya sinergitas atau keterpaduan program pembangunan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengimplementasikan dua urusan pilihan yaitu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

• Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang perpustakaan dan dibidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perpustakaan dan dibidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
• Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.