Sistem Informasi Pelayanan Publik

Dalam Proses

1. Akun website djponline 

2. Bukti potong PPh 

3. Nomor EFIN 

4. NPWP Orang Pribadi / Karyawan

1. Wajib Pajak datang ke mal pelayanan publik.
2. Wajib Pajak diterima oleh petugas KPP Pratama Banyuwangi.
3. Untuk pelaporan SPT Orang Pribadi Karyawan, Wajib Pajak perlu mempersiapkan akun di website djponline dan bukti potong. Apabila belum pernah membuat akun, maka Wajib Pajak dapat registrasi terlebih dahulu dengan mempersiapkan nomor EFIN.
4. Apabila Wajib Pajak sudah memiliki akun di djponline, Wajib Pajak dapat login dengan cara memasukkan NPWP, password, dan kode captcha.
5. Setelah login, Wajib Pajak dapat memilih menu lapor.
6. Kemudian pilih menu e-filing.
7. Klik buat SPT.
8. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan diatas 60 juta rupiah dalam satu tahun, maka menggunakan formulir 1770S. Apabila penghasilan dibawah 60 juta rupiah dalam satu tahun, maka menggunakan formulir 1770SS.
9. Pilih Tahun Pajak yang akan dilaporkan.
10. Pilih status SPT Normal.
11. Masukkan bukti potong yang telah didapat dari bendahara instansi atau perusahaan tempat bekerja.
12. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (dapat dilihat di bukti potong).
13. Masukkan harta yang dimiliki pada tahun pajak yang akan dilaporkan.
14. Masukkan kewajiban atau utang yang dimiliki pada tahun pajak yang akan dilaporkan.
15. Masukkan tanggungan atau daftar susunan anggota keluarga.
16. Masukkan golongan PTKP (dapat dilihat di bukti potong).
17. Apabila isian pada formulir dan bukti potong sudah sesuai, maka SPT berstatus nihil.
18. Ambil kode verifikasi, Wajib Pajak dapat memilih media pengiriman Kode Verifikasi ke email atau SMS ke nomor handphone.
19. Masukkan kode verifikasi, kemudian klik kirim SPT.
20. Laporan SPT selesai, Bukti Penerimaan Elektronik terkirim ke email.
21. Apabila dalam proses pelaporan SPT terdapat kesulitan, Wajib Pajak dapat meminta bantuan asistensi dari petugas.
22. Sebagai informasi bahwa waktu pelaporan SPT Orang Pribadi baik karyawan maupun usahawan adalah mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret. Apabila terlambat atau tidak lapor maka dapat dikenakan denda sebesar Rp 100.000.

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

Dalam Proses [...]

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).

A. Layanan Informasi

1. Identitas Konsumen
2. Pertanyaan/ Masalah konsumen/ Identitas Produk (Jika ada)
3. Lokasi dan waktu terjadinya masalah yang ditanyakan / diadukan (jika ada)

B. Pengaduan

1.Data surat pengaduan, meliputi:

• Nomor dan tanggal agenda
• Tanggal surat pengaduan
• Kategori
• Perihal

2. Identitas pelapor, meliputi:

• Nama
• Alamat
• Pekerjaan
• Kabupaten/kota
• Provinsi
• Kategori pelapor

3. Identitas terlapor, meliputi:

• Nama
• NIP/NRP
• Alamat
• Jabatan
• Instansi Terlapor
• Kategori Instansi

4. Lokasi kasus, meliputi:

• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Negara

A. Layanan Informasi

1. Permintaan informasi secara langsung atau melalui telepon/pesan singkat/e-mail/ media sosial / surat/layanan WhatsApp/media lain
2. Penerimaan permintaan informasi
3. Pemberian informasi kepada konsumen

B. Pengaduan

1. Pengaduan konsumen/ permintaan informasi secara langsung atau melalui telepon/pesan singkat/e-mail/ media sosial / surat/layanan WhatsApp/media lain
2. Penerimaan pengaduan/ Permintaan informasi
3. Pemberian informasi kepada konsumen