Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi

1. Mengisi blanko permohonan;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
4. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
5. Fotokopi NPWP;
6. Proposal rencana proyek yang akan dibangun;
7. Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan);
8. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait;
9. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.

• Regulasi dan Referensi terkait perizinan melalui sistem OSS dapat dilihat dengan meng-klik tombol dibawah ini :

PERSEORANGAN

1. KTP-EL
2. Kartu Keluarga

NON PERSEORANGAN

1. KTP-EL
2. Kartu Keluarga
3. Nama penanggung jawab
4. Bidang usaha
5. Negara asal à bagi PMA
6. Lokasi penanaman modal
7. Besaran rencana penanaman modal
8. Rencana penggunaan tenaga kerja
9. Nomor kontak badan usaha
10. Rencana permintaan fasilitas fiscal
11. NPWP Badan
12. NIK penanggung jawab perusahaan

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
2. Lembaga OSS menerbitikan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi

1. Mengisi blanko permohonan:
   • Pernyataan Kesanggupan;
   • Persetujuan Tetangga
   • Persetujuan dari Pemilikan Tanah.
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
7. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
8. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait;
9. Fotokopi Izin Prinsip/ Izin Lokasi (bila perlu);
10. Gambar denah lokasi;
11. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service;
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk registrasi dan pembuatan tanda terima berkas;
4. KasI Pelayanan melakukan verifikasi ulang, kemudian memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis;
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
6. Pemohon melengkapi kekurangan berkas hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis;
7. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke KasI Pelayanan;
8. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan beserta kelengkapannya, untuk berkas yang lengkap dilakukan pemarafan BAP dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Penanaman Modal;
9. Kabid Pelayanan Penanaman Modal melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menandatangani BAP, kemudian memberikannya kepada Kasi Pelayanan;
10. Kasi Pelayanan memerintahkan petugas Back Office membuat Pengantar dan Nota Dinas serta Draf Surat Izin;
11. Paraf Nota Dinas / Pengantar oleh Kasi Pelayanan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris BPPT;
12. Tanda tangan Pengantar dan paraf pada Nota Dinas dan draft Surat Izin oleh Kepala DPMPTSP ;
13. Tanda tangan Nota Dinas ke Bupati dan paraf draft Surat Izin oleh Sekretaris Daerah;
14. Bupat Banyuwangi menandatangani Surat Izin (pengesahan);
15. Pengarsipan;
16. Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi.

1. Mengisi blanko permohonan :
   • Pernyataan Kesanggupan.
   • Persetujuan Tetangga (batas bangunan).
   • Persetujuan dari Pemilikan Tanah.
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
7. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
8. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT (luas usaha > 500 m2);
9. Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL (untuk bangunan yang menimbulkan gangguan);
10. Fotokopi Pengesahan Rencana Tapak Tanah/Site Plan (untuk perumahan);
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Makam mengetahui pengurus kematian/Kepala Desa/Lurah setempat (untuk perumahan);
12. Gambar detail bangunan;
13. Perhitungan konstruksi (untuk bangunan bentang > 8 m dan gedung bertingkat);
14. Penelitian tanah/sondir (untuk bangunan > 2 lantai)
15. Gambar denah lokasi;
16. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service;
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk registrasi dan pembuatan tanda terima berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang;
5. Kasi Pelayanan memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis;
6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
7. Pemohon melengkapi kekurangan berkas hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis;
8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kasi Pelayanan;
9. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan beserta kelengkapannya, untuk berkas yang lengkap dilakukan pemarafan BAP dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Penanaman Modal;
10. Kabid Pelayanan Penanaman Modal melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menandatangani BAP, kemudian memberikannya kepada Kasi Penetapan;
11. Kasi Penetapan memerintahkan petugas untuk membuat penetapan sebagai dasar penerbitan SKRD;
12. Petugas menyampaikan kepada pemohon jumlah retribusi yang harus dibayarkan;
13. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Loket Pembayaran (Payment Point);
14. Back Office melakukan pemrosesan izin;
15. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
16. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
17. Pengarsipan;
18. Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara Simultan bagi Perusahaan Perdangan;
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

1. Formulir Permohonan;
2. Fotokopi KTP berlaku;
3. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan & Perubahannya (bagi yang berbadan hukum);
4. Fotokopi SK Menhumham (bagi PT);
5. Fotokopi NPWP;
6. Rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL
7. Fotokopi IUI/TDI berlaku (bagi kegiatan yang dipersyaratkan)
8. Fotokopi IMB
9. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan (bila nama di IMB tidak sama dg pemohon)
10. Surat Keterangan Domisili Usaha
11. TDP Lama/Asli
12. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik
13. Surat penunjukkan penanggung jawab/kacab
14. Akta Pendirian kantor cabang/surat penunjukan kantor cabang.

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.