Visi, Misi, Moto Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Visi
“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah”
Misi
1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan
2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.
3. Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi produktif dan kemudahan berusaha
MAKLUMAT PELAYANAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Belum memiliki maklumat pelayanan
REKOGNISI
LAYANAN PENGADUAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di setiap instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, anda dapat menyampaikan keluhan, laporan, kritik dan saran melalui sarana pengaduan yang telah kami persiapkan :
| SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI | ||
|---|---|---|
| SMS | : | 082 131 545 555 |
| Website | : | pengaduan.banyuwangikab.go.id |
| : | Banyuwangi_kab | |
| : | KabupatenBanyuwangi | |
| : | @banyuwangi_kab | |
| Lapor SP4N | : | 1708 (SMS) |
| www.lapor.go.id | ||
| PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam | ||
SK PENGADUAN
OSS
Online Singgle Submission
OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.
