Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Banyuwangi

SEJARAH 

Secara historis Nama atau Nomenklatur Dinas Pertanian sepanjang berdirinya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan political will  pemerintahan saat itu. Sebelum masa reformasi Dinas Pertanian berdiri sendiri dengan nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan.  Selanjutnya pada masa reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004.  Kemudian pada tahun 2009 melalui penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2009 nomenklatur berubah menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.  Selanjutnya melalui penetapan Perda Kabupaten Banyuwangi  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 nomenklatur dinas berubah kembali menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan.  Berdasarkan historis berdirinya SKPD diatas, bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah tidak terlepas dari adanya regulasi tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sering mengalami perubahan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi urusan pemerintahan yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi atau dengan kata lain kaya fungsi dan miskin struktur. Melalui pola tersebut kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih ramping karena dilakukan penggabungan atau merger dengan beberapa dinas atau urusan. Semangat menggabungkan beberapa dinas juga dilandasi agar prinsip-prinsip koordinasi antar sektor dapat berjalan lebih efektif yang pada akhirnya terwujud adanya sinergitas atau keterpaduan program pembangunan. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mengimplementasikan dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Kehutanan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

  • Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan
  • Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
  • Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
    2. pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
    4. pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
ALAMAT SKPD

Alamat: Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 80 Giri - Banyuwangi, 68416

Phone/HP: 0333 421665

E-mail: dinastanhutbun@yahoo.co.id

Visi, Misi, Moto Pelayanan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

VISI

Visi adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.    

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan serta menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015, maka visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah :

 

Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang berdaya saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari 

 

Makna Visi

Melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan lestari, maka diharapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan  akan terwujud petani memiliki daya tawar tinggi dan berpendapatan tinggi sehingga meningkat kesejahteraannya.

 

   MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD.  Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi, maka misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinyuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
  2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing  produk pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan.
  3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
  4. Meningkatkan daya dukung sumberdaya  hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.

MOTO

REKOGNISI

Belum memiliki rekognisi

LAYANAN PENGADUAN

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di setiap instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, anda dapat menyampaikan keluhan, laporan, kritik dan saran melalui sarana pengaduan yang telah kami persiapkan :

SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam

Alur Pengaduan Pemkab Banyuwangi

JENIS PELAYANAN

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi


OSS

Online Singgle Submission

OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

USER MANUAL OSS

Online Singgle Submission

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Dinas Pertanian dan Pangan

100%

0%

0%

0%

0%

Jam Operasional

  • Senin - Kamis
  • 07.00 - 15.30 WIB
  • Jum'at
  • 07.00 - 15.00 WIB
  • Sabtu & Minggu
  • Libur