Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy SPPT Lama / Surat  Pengantar dari Desa
3. Pajak PBB Harus Lunas mulai 2013 hingga tahun yg berlaku

*NB: SK NJOP hanyaberlaku pada awal tahun hingga SPPT Tahun berlaku tercetak.

• Badan Usaha/Lembaga

1. NIB/SIUP;
2. KTP Owner/Pimpinan Perusahaan yang Bertanggung Jawab;
3. Mengisi Form Pendaftaran NPWPD.

• Perseorangan

1. KTP Pemilik Usaha;
2. Mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD.

• Pendaftaran NPWPD Secara Manual :

1. Pemohon datang ke mall pelayanan publik;
2. Pemohon diterima oleh petugas pelayanan pendaftaran NPWPD;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan KTP/SIUP/NIB sesuai dengan syarat pendaftaran;
4. Petugas menginput data pemohon ke dalam sistem e-PAD;
5. Petugas mencetak kartu NPWPD dan surat efind;
6. Petugas menyerahkan kartu NPWPD dan surat efind kepada pemohon;
7. Petugas menawarkan untuk registrasi akun wajib pajak;
8. Jika iya, petugas melakukan bimtek pembuatan akun wajib pajak.

• Pendaftaran NPWPD Via WhatsApp (WA) :

1. Pemohon menghubungi nomor WA pelayanan  081217499553;
2. Pemohon diterima oleh wa pelayanan dan selanjutnya petugas pelayanan mengirimkan file formulir pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengirimkan formulir yang sudah di isi ke wa pelayanan;
5. Petugas menginput data pemohon ke dalam sistem e-PAD;
6. Petugas mencetak kartu NPWPD dan surat efind;
7. Pada hari berikutnya Wajib Pajak mendatangi Mall pelayanan untuk pengambilan kartu NPWPD dan surat efind;
8. Petugas menyerahkan kartu NPWPD dan surat efind kepada pemohon;
9. Petugas menawarkan untuk registrasi akun wajib pajak;
10. Jika iya, petugas melakukan bimtek pembuatan akun wajib pajak;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kab. Banyuwangi
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi

Perorangan :

1. Form Advise Planning tanda tangan pemohon bermaterai
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Sertifikat / AJB / Kutipan Letter C
4. Surat Pernyataan pemilik Tanah
5. Surat Penyataan tanda tangan pemohon bermaterai
6. Denah Lokasi Usaha

Badan Usaha :

1. Form Advise Planning tanda tangan pemohon bermaterai
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Sertifikat / AJB / Kutipan Letter C
4. Surat Pernyataan pemilik Tanah
5. Surat Penyataan tanda tangan pemohon bermaterai
6. Denah Lokasi Usaha
7. Fotocopy Pendirian PT
8. Lampirkan keanggotaan REI / APERSI

1. Pemohon Mengambil Nomor antrean Layanan Perizinan Umum
2. Mengisi Form Permohohan
3. Menyerahkan form kepada petugas
4. Petugas melakukan verivikasi kelengkapan berkas
5. Setelah berkas sesuai dengan verivikasi, petugas melakukan tinjau lokasi
6. Hasil tinjau lokasi di kaji oleh Kepala Bidang
7. Rekom IPR diserahkan kepada pemohon

• Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
• Peraturan Bupati Banyuwangi No. 32 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pencetakan KTP dan KK;
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
• Perda No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
• Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1. Pengantar RT/RW;
2. KK asli dan fc;
3. Pass photo uk. 3x4 sebanyak 2 lembar (utk tahun lahir ganjil background warna merah & warna biru utk thn lahir genap);
4. Asli dan fc akte nikah ayah ibu ( utk permohonan KIA );
5. Asli dan fc akte kelahiran anak ( utk permohonan KIA );
6. Surat pindah ( utk penduduk baru );
7. Asli dan fc Akte nikah ( bagi penduduk yg blm genap 17 thn tp sdh menikah );
8. Surat kehilangan dari kepolisian  setempat ( bagi KTP / KIA yg hilang );
9. Pelunasan PBB.

1. Pemohon datang sendiri / dikuasakan;
2. Menyerahkan berkas permohonan serta persyaratan lengkap  dan melakukan pendaftaran;
3. Pemeriksaan berkas beserta dokumen pendukungnya oleh petugas;
4. Pengisian blangko, registrasi berkas dan verifkasi ( paraf )  oleh Sekkel/ kasi yg membidangi;
5. Pengesahan oleh Lurah;
6. Penyerahan formulir KTP/KIA sementara kpd pemohon;
7. Pencetakan KTP dan KIA oleh Dispenduk Capil Banyuwangi.

• UU No. 25 Tahun 2009  tentang pelayanan publik
• Peraturan Bupati Banyuwangi No. 32 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pencetakan KTP dan KK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentangf Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintrah Provinsi dan Kabupaten / Kota
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Perda No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
• Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1. Surat pengantar RT/RW
2. KK lama asli dan fc
3. KTP asli dan fc seluruh anggota keluarga
4. Surat pindah ( utk penduduk baru )
5. Fc akte nikah / akte kawin
6. Kutipan akte kelahiran
7. Surat kehilangan dari kepolisian ( bagi KK hilang )
8. Mengisi formulir / blangko KK sementara
9. Pelunasan PBB

1. Pemohon datang sendiri / dikuasakan
2. Melakukan pendaftaran dengan membawa berkas dan kelengkapan pendukung
3. Pemeriksaan berkas2 oleh petugas
4. Pengisian formulir / blangko, registrasi dan paraf oleh sekkel/kasi
5. Pengesahan lurah
6. Penyerahan formulir KK sementara kpd pemohon