Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Mata Air.

1. Formulir Permohonan;
2. Fotocopy KTP berlaku;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor, bermaterai;
4. Foto instalasi bor 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing2 3 (tiga) lembar;
5. Data Teknis Instalasi Bor (Daftar Isian terlampir);
6. Fotokopi Surat Izin Juru Bor (SIJB);
7. Salinan Sertifikat Klasifikasi badan usaha dari asosiasi yang telah diregistrasi oleh LPJK
8. Fotokopi Surat Tanda Instalasi Bor (STIB);
9. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik.

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Reklame.

1. Mengisi blanko permohonan;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
5. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
6. Fotocopi IMB;
7. Surat Keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan, bila tanah/bangunan bukan milik pemohon (untuk reklame tetap dan menempel bangunan);
8. Foto/Display titik lokasi;
9. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).

Reklame Tetap :

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Kasi Pelayanan memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis;
6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
7. Pemohon melengkapi kekurangan berkas hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis;
8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kasi Pelayanan;
9. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan beserta kelengkapannya, untuk berkas yang lengkap dilakukan pemarafan BAP dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Penanaman Modal;
10. Kabid Pelayanan Penanaman Modal melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menandatangani BAP, kemudian memberikannya kepada Kasi Penetapan;
11. Kasi Penetapan memerintahkan petugas untuk membuat penetapan sebagai dasar penerbitan SKPD;
12. Petugas menyampaikan kepada pemohon jumlah Pajak Reklame yang harus dibayarkan;
13. Pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame di Loket Pembayaran (Payment Point);
14. Back Office melakukan pemrosesan izin;
15. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
16. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
17. Pengarsipan;
18. Penyerahan izin dan Stiker kepada pemohon.

Reklame Insidentil :

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Kasi Penetapan memerintahkan petugas untuk membuat penetapan sebagai dasar penerbitan SKPD;
6. Petugas menyampaikan kepada pemohon jumlah Pajak Reklame yang harus dibayarkan;
7. Pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame di Loket Pembayaran (Payment Point);
8. Back Office melakukan pemrosesan izin;
9. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
10. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
11. Pengarsipan;
12. Penyerahan izin / stiker kepada pemohon

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 - 2032;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Pernyataan Kesanggupan;
3. Pernyataan Persetujuan Tetangga;
4. Fotokopi KTP berlaku;
5. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
6. Pernyataan Pemilik Tanah disertai Fotokopi KTP (bila nama pemohon berbeda dengan pemilik tanah);
7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan & Perubahannya (bagi yang berbadan hukum);
8. Fotokopi SK Menhumham (bagi PT);
9. Fotokopi Izin Lokasi/Izin Prinsip/IPPT (bagi luas luas luas > 500 M2);
10. Gambar / Peta Denah Lokasi;
11. Rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL;
12. Fotokopi NPWP;
13. Fotokopi Surat Izin HO;
14. Surat Izin HO lama asli apabila ada perubahan ;
15. Fotokopi IMB;
16. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik.

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008  tentang Persyaratan  Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

1. Foto Copy Kutipan Akta NIkah Perkawinan/Cerai
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Keterangan Pindah Datang
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Foto Copy ijazah terakhir
6. KK lama bagi penduduk yang melakukan perunbahan diri
7. Surat kehilangan dari Desa bagi penduduk yang KK nya hilang
8. KK yang rusak bagi penduduk yang mengajukan penerbitan KK ulang
9. KK sudah ditanda tangani

1. Mengambil nomor antrean, menyerahkan berkas persyaratan permohonan pembuatan KK Baru / Penambahan/ Penghapusan anggota keluarga kepada petugas;
2. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
3. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database;
4. Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan perubahan, mencetak KK;
5. Petugas entry melakukan input data , mencetak KK diserahkan kepada Kasi/Kabid;
6. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan biodata KK ( Kartu Keluarga );
7. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan;
8. Menyerahkan KK ( Kartu Keluarga ) kepada kepala dinas untuk ditandatangani;
9. Menandatangani KK ( Kartu Keluarga );
10. Meneruskan berkas persyaratan KK ( Kartu Keluarga )kepada petugas arsip dinas;
11. Menyerahkan KK ( Kartu Keluarga )kepada petugas pelayanan;
12. Petugas pelayanan dinas menyerahkan KK ( Kartu Keluarga )kepada pemohon;
13. Pemohon menerima KK ( Kartu Keluarga ).

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

1. Penduduk pemohon wajib hadir sendiri untuk keperluan kroscek data
2. Asli Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dispenduk daerah asal
3. Asli Biodata Penduduk (WNI (per jiwa)
4. Asli SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi yang berumur 17 tahun keatas)
5. Foto copy Surat Nikah bagi yang berstatus Kawin
6. Foto copy Surat Cerai bagi yang berstatus cerai hidup
7. Foto copy Kematian Istri/Suami bagi yang berstatus cerai mati
8. Foto copy akta kelahiran (per jiwa)
9. Foto copy ijazah ( per jiwa)
10. Foto copy ijazah (per jiwa)
11. Foto copy KK (Kartu Keluarga) daerah asal
12. Pas Foto 4x6 = 3 lembar
13. Foto copy KTP El yang lama
14. Perubahan tanggal lahir lampirkan ijazah / akta Kelihiran
15. Perubahan status lampirkan surat nikah / surat cerai
16. Foto copy Kartu Keluarga

1. Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang kepada petugas
2. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
3. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database
4. Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan perubahan, mencetak Surat Keterangan Pindah Datang
5. Petugas entry melakukan input data, mencetak KK diajukan kepada Kasi/Kabid
6. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan database apakah sudah benar/belum
7. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan
8. Petugas pelayanan dinas menyerahkan berkas permohonan Surat Keterangan Pindah Datang kepada pemohon
9. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang