Sistem Informasi Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

1. Mengisi blanko permohonan;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi Ijazah Bidan;
5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dan dilegalisasi;
6. Fotokopi SIB yang masih berlaku;
7. Fotokopi Surat Izin Praktek Bidan (untuk DU);
8. Fotokopi IMB;
9. Surat Keterangan tidak keberatan dari pemilik bangunan (bila bangunan bukan milik pemohon);
10. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
11. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
12. Daftar peralatan yang dimiliki;
13. Persyaratan Minimal Bangunan Praktek Bidan;
14. Rekomendasi atasan di unit kerjanya;
15. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
16. Rekomendasi Pengolahan Limbah Medis dan Pembakaran Sampah Medis dari Dinas Teknis terkait;
17. Rekomendasi Praktek Bidan dari Dinas Teknis terkait;
18. Foto berwarna 4 x 6 (3 lembar);
19. SPPL dari SKPD Dinas Teknis terkait;
20. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
   • Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal (Optik);
2. Keputusan Menteri Kesehatan 572/MENKES/ SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraktionis Optisien (Optik).

1. Permohonan tertulis dari Dinas Kesehatan;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya atau TDP/SIUP;
3. Izin Optikal lama/asli;
4. Fc. KTP Refraktionis Optisien yang berlaku;
5. Fc. Surat Tanda Registrasi Refraktionis Optisien (STTRO);
6. Fc. Surat Izin Kerja RO (SIKRO);
7. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Penanggung jawab Optik;
8. Fc. Surat Perjanjian PSA & RO ;
9. Fc. KTP PSA (Pemilik Sarana);
10. Surat Pernyataan Kerjasama dari Lab Optik tempat pemrosesan lensa2 pesanan;
11. Daftar sarana dan peralatan pendukung optikal;
12. Peta lokasi ;
13. Denah minimal ruangan optik;
14. Foto warna merah 3x4 cm 3 (tiga) lembar.

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.120/94 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

1. Formulir Permohonan;
2. Fotocopy KTP berlaku;
3. Rekomendasi Dinas Peternakan;
4. Fotokopi TDP berlaku;
5. Fotokopi SIUP berlaku;
6. Fotokopi rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL;
7. Daftar dokter hewan atau apoteker disertai fotokopi ijazah berlegalisir;
8. Daftar Asisten Apoteker disertai fotokopi ijazah berlegalisir.

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
8. Pengarsipan;
9. Penyerahan izin kepada pemohon.

• Regulasi dan Referensi terkait perizinan melalui sistem OSS dapat dilihat dengan meng-klik tombol dibawah ini :

PERSEORANGAN

1. KTP-EL
2. Kartu Keluarga

NON PERSEORANGAN

1. KTP-EL
2. Kartu Keluarga
3. Nama penanggung jawab
4. Bidang usaha
5. Negara asal à bagi PMA
6. Lokasi penanaman modal
7. Besaran rencana penanaman modal
8. Rencana penggunaan tenaga kerja
9. Nomor kontak badan usaha
10. Rencana permintaan fasilitas fiscal
11. NPWP Badan
12. NIK penanggung jawab perusahaan

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
2. Lembaga OSS menerbitikan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.