INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perizinan Lainnya
PRODUK LAYANAN : Berkas pengajuan SKCK lengkap ke Kepolisiandiserahkan kepada Pemohon
JANGKA WAKTU :

30 Menit

BIAYA/TARIF :

Gratis / Tidak dipungut biaya

LOKASI PELAYANAN : Kecamatan Srono
DASAR HUKUM
  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
  2. Perkap Nomor 18 Tahun 2014
PERSYARATAN
  1. Surat Keterangan dari Desa;
  2. F.c. KTP dan KK;
  3. F.c. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran;
  4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Masyarakat/pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan
  2. Petugas menerima /meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas dan meneruskan ke kasi pelayanan
  3. Berkas yang sudah lengkap diregister dan diserahkan ke petugas yg membidangi
  4. Dokumen yg sudah selesai diserahkan kepada pemohon
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 6 Orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Pendidikan minimal SLTA;
  • Menguasai Informasi dan Teknologi;
  • Sopan, Cekatan, Teliti.
PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan oleh Camat / Sekretaris dan atau para Kasi

JAMINAN PELAYANAN

Bila pelayanan kami tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, kami siap mengantar ke alamat

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Meja dan kursi pelayanan                          
  • Internet
  • Komputer, printer scaner                           
  • Alat Tulis Kantor
  • Ruangan ber AC                                         
  • TV
  • Tempat parkir
  • Ruang tunggu
  • Kantin
  • Area merokok
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
  • Camat : 0852
  • Sekretaris : 0812
ALUR PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perizinan Lainnya
PRODUK LAYANAN : Mutasi antar Perangkakat Daerah, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar
JANGKA WAKTU :

3 bulan - 6 bulan

BIAYA/TARIF :

0

LOKASI PELAYANAN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PERSYARATAN
  1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS yaitu:
    1. berstatus PNS;
    2. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
    3. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
    4. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
    5. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
    6. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Japatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
    7. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
    8. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    9. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
    10. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

Prosedur

  1. PPK penerima membuat surat usul Mutasi kepada PPK asal dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
  2. Usul Mutasi dari PPK penerima berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan.
  3. Dalam hal usul Mutasi dari PPK penerima lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan dan persetujuan Mutasi tidak diterbitkan oleh PPK Asal maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi.
  4. Dalam hal apabila PPK asal menyetujui usul Mutasi, maka PPK Penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
  5. Khusus bagi proses Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi diterbitkan pengantar dari Gubernur PPK penerima sebelum PPK penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
  6. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
  7. Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi.
  8. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan Mutasi sesuai kewenangannya.
  9. Keputusan Mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
    1. PPK penerima;
    2. PPK asal;
    3. PNS yang bersangkutan;
    4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
    5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
  10. Berdasarkan keputusan Mutasi maka:
    1. PPK penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
    2. PPK asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
  11. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK asal, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 1 Orang
KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami regulasi terkait mutasi ASN

2. Tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku

JAMINAN PELAYANAN

Nyaman dan tepat waktu

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Keamanan data ASN terjamin kerahasiaannya

SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN

Ruangan ber AC, komputer, printer, ruang tunggu

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perizinan Lainnya
PRODUK LAYANAN : Tugas Belajar
JANGKA WAKTU :

1 Minggu

BIAYA/TARIF :

0

LOKASI PELAYANAN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PERSYARATAN

Persyaratan dan penetapan Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi, terdiri dari:

  1. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  2. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. 
  3. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  4. sehat jasmani dan rohani;
  5. tidak sedang:
    1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
    2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  6. tidak pernah:
    1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  7. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
  8. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  9. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
  10. jabatan ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 1 Orang
KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami regulasi terkait Pengembangan Karir ASN

2. Tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku

JAMINAN PELAYANAN

Nyaman dan tepat waktu

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Keamanan data ASN terjamin kerahasiaannya

SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN

Ruangan ber AC, komputer, printer, ATK, ruang tunggu