INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perdagangan
PRODUK LAYANAN : Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
JANGKA WAKTU :

7 Hari Kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF :

Dipungut biaya retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
DASAR HUKUM
  • Regulasi dan Referensi terkait perizinan melalui sistem OSS dapat dilihat dengan meng-klik tombol dibawah ini :
PERSYARATAN

PERSEORANGAN

  1. KTP-EL
  2. Kartu Keluarga

NON PERSEORANGAN

  1. KTP-EL
  2. Kartu Keluarga
  3. Nama penanggung jawab
  4. Bidang usaha
  5. Negara asal à bagi PMA
  6. Lokasi penanaman modal
  7. Besaran rencana penanaman modal
  8. Rencana penggunaan tenaga kerja
  9. Nomor kontak badan usaha
  10. Rencana permintaan fasilitas fiscal
  11. NPWP Badan
  12. NIK penanggung jawab perusahaan
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
  2. Lembaga OSS menerbitikan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
  3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
  4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
  5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
  6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.
SOP (Standard Operating Procedure)
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 7 Orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
PENGAWASAN INTERNAL
  • Pengawasan internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
JAMINAN PELAYANAN
  • Jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
NAMA PETUGAS PHOTO
FATAH HIDAYAT, SP,S.SosKasubbag Penyusunan Program di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
MOH. KHAIRUL ANAM, S.APKasi Pelayanan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
UMI SRI RAHAYU, S.APKasi Penetapan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. WIDIJAWATI PRAMOEDEWIKasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
M. AGUS SUPRAYITNO, SPKasi Kelahiran dan Kematian di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. TATIK YULISTYOWATIKasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
ARIS KRISNU FARIDI, SEKasi Penempatan Tenaga Kerja di Disnakertrans
NAMA PETUGAS PHOTO
PURWANINGSIH, STKasi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan di DLH
ALUR PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perindustrian
PRODUK LAYANAN : Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)
JANGKA WAKTU :

3 Hari Kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF :

Tidak dipungut biaya

LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  5. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa / Kelurahan (untuk Izin Baru);
  7. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT (luas usaha > 500 m2);
  8. Rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL;
  9. Fotocopi IMB;
  10. Fotocopi SIUP dan TDP;
  11. IUI lama/asli (untuk Izin DU);
  12. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
  4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
  7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
  8. Pengarsipan;
  9. Penyerahan izin kepada pemohon.
SOP (Standard Operating Procedure)
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 5 orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
PENGAWASAN INTERNAL
  • Pengawasan internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
JAMINAN PELAYANAN
  • Jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
NAMA PETUGAS PHOTO
FATAH HIDAYAT, SP,S.SosKasubbag Penyusunan Program di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
MOH. KHAIRUL ANAM, S.APKasi Pelayanan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
UMI SRI RAHAYU, S.APKasi Penetapan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. WIDIJAWATI PRAMOEDEWIKasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
M. AGUS SUPRAYITNO, SPKasi Kelahiran dan Kematian di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. TATIK YULISTYOWATIKasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
ARIS KRISNU FARIDI, SEKasi Penempatan Tenaga Kerja di Disnakertrans
NAMA PETUGAS PHOTO
PURWANINGSIH, STKasi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan di DLH
ALUR PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perindustrian
PRODUK LAYANAN : Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI)
JANGKA WAKTU :

3 Hari Kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF :

Tidak dipungut biaya

LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  5. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan (untuk Izin Baru);
  7. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT) (luas usaha > 500 m2);
  8. Rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL
  9. Fotocopi IMB;
  10. Fotocopi SIUP dan TDP;
  11. TDI lama/asli (untuk DU);
  12. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
  4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
  7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
  8. Pengarsipan;
  9. Penyerahan izin kepada pemohon.
SOP (Standard Operating Procedure)
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 5 orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
PENGAWASAN INTERNAL
  • Pengawasan internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
JAMINAN PELAYANAN
  • Jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
NAMA PETUGAS PHOTO
FATAH HIDAYAT, SP,S.SosKasubbag Penyusunan Program di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
MOH. KHAIRUL ANAM, S.APKasi Pelayanan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
UMI SRI RAHAYU, S.APKasi Penetapan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. WIDIJAWATI PRAMOEDEWIKasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
M. AGUS SUPRAYITNO, SPKasi Kelahiran dan Kematian di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. TATIK YULISTYOWATIKasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
ARIS KRISNU FARIDI, SEKasi Penempatan Tenaga Kerja di Disnakertrans
NAMA PETUGAS PHOTO
PURWANINGSIH, STKasi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan di DLH
ALUR PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perdagangan
PRODUK LAYANAN : Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional (IUP2T)/Toko Modern (IUTM)
JANGKA WAKTU :

7 Hari Kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF :

Tidak dipungut biaya

LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
DASAR HUKUM
  1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banyuwangi;
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan:
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
  5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
  6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  7. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
  8. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT) (luas usaha > 500 m2);
  9. Rekomendasi dari Instansi terkait / Fotokopi AMDAL/Formulir Isian/UKL-UPL/SPPL;
  10. Fotokopi IMB;
  11. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
  12. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (IUPP dan IUTM berdiri sendiri atau IUPPT dan IUTM terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
  13. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
  4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
  7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
  8. Pengarsipan;
  9. Penyerahan izin kepada pemohon.
SOP (Standard Operating Procedure)
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 7 orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
PENGAWASAN INTERNAL
  • Pengawasan internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
JAMINAN PELAYANAN
  • Jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
NAMA PETUGAS PHOTO
FATAH HIDAYAT, SP,S.SosKasubbag Penyusunan Program di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
MOH. KHAIRUL ANAM, S.APKasi Pelayanan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
UMI SRI RAHAYU, S.APKasi Penetapan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. WIDIJAWATI PRAMOEDEWIKasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
M. AGUS SUPRAYITNO, SPKasi Kelahiran dan Kematian di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. TATIK YULISTYOWATIKasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
ARIS KRISNU FARIDI, SEKasi Penempatan Tenaga Kerja di Disnakertrans
NAMA PETUGAS PHOTO
PURWANINGSIH, STKasi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan di DLH
ALUR PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN
KATEGORI LAYANAN : Perdagangan
PRODUK LAYANAN : Dokumen Izin Usaha Angkutan
JANGKA WAKTU : 3 Hari Kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar
BIAYA/TARIF : Tidak dipungut biaya
LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015.
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  5. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan;
  7. Fotocopi IMB;
  8. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
  9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan
  10. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office;
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
  4. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkan ke Back Office;
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  6. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris DPMPTSP memberikan paraf pada draft surat izin yang telah dicetak;
  7. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SK izin;
  8. Pengarsipan;
  9. Penyerahan izin kepada pemohon.
PELAKSANA, JAMINAN, DAN EVALUASI PELAYANAN
JUMLAH PELAKSANA : 5 orang
KOMPETENSI PELAKSANA
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
PENGAWASAN INTERNAL
  • Pengawasan internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
JAMINAN PELAYANAN
  • Jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
  • Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
EVALUASI KINERJA PELAYANAN
  1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali;
  2. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
SARANA PRASARANA / FASILITAS PELAYANAN
  • Sesuai Standar Pelayanan Perizinan
SARANA PENGADUAN
SMS : 082 131 545 555
Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram : Banyuwangi_kab
Facebook : KabupatenBanyuwangi
Twitter : @banyuwangi_kab
Lapor SP4N : 1708 (SMS)
www.lapor.go.id
PENGADUAN AKAN DI TANGGAPI PALING LAMA 1 x 24 Jam
NAMA PETUGAS PHOTO
FATAH HIDAYAT, SP,S.SosKasubbag Penyusunan Program di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
MOH. KHAIRUL ANAM, S.APKasi Pelayanan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
UMI SRI RAHAYU, S.APKasi Penetapan di Dinas PM dan PTSP
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. WIDIJAWATI PRAMOEDEWIKasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
M. AGUS SUPRAYITNO, SPKasi Kelahiran dan Kematian di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
Dra. TATIK YULISTYOWATIKasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan di Dispendukcapil
NAMA PETUGAS PHOTO
ARIS KRISNU FARIDI, SEKasi Penempatan Tenaga Kerja di Disnakertrans
NAMA PETUGAS PHOTO
PURWANINGSIH, STKasi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan di DLH
ALUR PENGADUAN